Ilustrasi.(Foto : Kalselpos.com)

Ilustrasi.(Foto : Kalselpos.com)



Warga Kelurahan Kedungbunder dan Kelurahan/Kecamatan Sutojayan yang terdampak proyek normalisasi Sungai Bogel dipastikan belum bisa menerima ganti rugi dalam waktu dekat. Pasalnya, persyaratan untuk pencairan ganti rugi sampai sekarang belum kelar.

Berdasarkan informasi, sejatinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bakal mencairkan ganti rugi tahap pertama pada Mei 2019. Pencairan tahap pertama akan diberikan kepada warga Kelurahan Kedungbunder. Namun, bulan ini pencairan tahap pertama terancam molor.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Blitar Agus Santoso mengatakan, rencana awal pencairan ganti rugi memang akan dilakukan bulan ini. Namun, rencana tersebut kemungkinan besar mundur. Meski demikian, pihaknya tidak bisa memprediksi apakah bulan ini bisa dilakukan atau tidak. Sebab, sampai sekarang, beberapa persyaratan untuk pencairan masih belum selesai. 

“Di antaranya penunjukan tim aparatur yang menilai harga tanah, pembuatan rekening warga terdampak, serta hukum terkait pelepasan tanah dan pihak mana nantinya akan menerima tanah ganti rugi tersebut," ujarnya. “Nanti tanah milik warga jadi milik balai besar wilayah sungai (BBWS) atau milik pemkab. Hal ini masih digodok,” sambung Agus.

Menurut dia, jika sampai akhir bulan ini seluruh persyaratan pencairan belum selesai, pencairan ganti rugi tahap pertama belum bisa dilakukan. “Belum tahu kapan. Kalau persyaratan sudah selesai semua, pencairan baru bisa dilakukan,” jelasnya.

Seperti diinformasikan, warga terdampak proyek normalisasi Sungai Bogel dan Sungai Kedut Unut di Kelurahan Kedungbunder dan Kelurahan/Kecamatan Sutojayan resah. Pasalnya, sampai sekarang belum menerima uang ganti rugi. Padahal Pemkab Blitar sudah menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar untuk ganti rugi bagi warga yang terdampak proyek normalisasi Sungai Bogel dan Sungai Kedut Unut yang pembangunannya menggunakan anggaran dari pusat sebesar Rp 125 miliar.


End of content

No more pages to load