Wali Kota Malang Sutiaji (bertopi) saat melakukan medical check up di Halaman Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Wali Kota Malang Sutiaji (bertopi) saat melakukan medical check up di Halaman Balai Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Sebanyak 446 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berbondong - bondong mengunjungi booth medical check up di halaman Balai Kota Malang, Senin (15/7). Terlihat sejak pagi seusai apel, Wali Kota Malang Sutiaji juga turut berpartisipasi memeriksakan diri.

Ya, medical check up tersebut tidak dipungut biaya atau gratis. Dan hal itu sebagai bentuk corporate social responbility (CSR) dari Persada Hospital  khusus untuk seluruh karyawan karyawati Pemkot Malang.

"Ini contoh yang baik. Jadi, rumah sakit juga peduli berkaitan dengan masalah kesehatan keluarga. Ini bukan untuk ASN saja saya kira, karena nantinya ini akan mobile yang dilakukan pihak rumah sakit," ujar Sutiaji.

Menurut dia, adanya medical check up tersebut menjadi suatu uapaya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat di Kota Malang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. "Jadi, mobile ini kan untuk ke tempat-tempat masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan ini malah dijemput bola," imbuh dia.

Di medical check up, yang bisa diperiksakan secara gratis tersebut meliputu cek gula, cek kolesterol, cek asam urat dan tekanan darah. Pria yang akrab disapa Aji ini mengharapkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat ini bisa memotivasi rumah sakit lain. Menurut dia, pelayanan kesehatan akan memunculkan juga edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh.

"Saya kira ini bisa dicontoh rumah sakit yang lain ya. Sehingga harapannya nanti akan terus menerus bisa dilakukan kedekatan antara rumah sakit kepada masyarakat. Sifatnya rumah sakit ini bukan yang kuratif ya, tapi preventif promotif tentang pentingnya menjaga kesehatan," ungkap Sutiaji.

Lebih lanjut, politisi Demokrat ini mengungkapkan keharusan bagi semua rumah sakit untuk menyediakan pelayanan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi semua kelas, baik itu kelas 1, 2, dan 3.

"Terlebih saya kira sudah ada keharusan rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan untuk kelas 3 sudah termasuk peserta BPJS. Sehingga harapannya tidak ada yang namanya rumah sakit tingkat kelas, masyarakat bisa memilih dengan bebas," pungkas dia.


End of content

No more pages to load