Ilustrasi anggaran dana desa (Ist)
Ilustrasi anggaran dana desa (Ist)

Sejak  2015 hingga 2019, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran dana desa (DD) dengan jumlah sekitar 257 triliun kepada seluruh desa di Indonesia. Berbagai keberhasilan, persoalan, dan tantangan dalam pengelolaan DD pun mewarnai nya sepanjang kurun waktu 5 tahun ini. Baik yang masuk ranah hukum sampai pada tataran administrasi.

Terbaru, adalah persoalan munculnya desa-desa tak berpenduduk atau bisa disebut desa siluman. Desa-desa yang tak berpenduduk dan atau baru saja dibuat atau dibentuk hanya untuk menikmati kue APBN berupa DD yang jumlahnya setiap tahun bisa mencapai Rp 1 triliun.

Tak tanggung-tanggung, yang menyampaikan secara langsung adanya desa-desa siluman itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja pertamanya dengan Komisi XI DPR RI, Senin (4/11/2019) kemarin. "Sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya karena adanya dana desa. Ini kita dengar dari salah satu pihak yang menyampaikan. Ada dana desa untuk desa yang baru saja dibuat," ucap Sri Mulyani dalam rapat pertamanya terkait  transfer DD dari RKUN (rekening kas umum negara) ke RKUD (rekening kas umum daerah) sebelum ditransfer ke rekening desa.

Sontak saja hal tersebut membuat masyarakat tercengang. Pasalnya, bila memang ada desa-desa siluman selama ini, maka dipastikan adanya kebocoran anggaran triliunan setiap tahunnya, seperti yang disampaikan oleh @ficusreligiosa.

"...Klo tiap propinsi ada 1 Desa Siluman, berarti udah 34 M/Tahun. Kali 5 tahun, 170 M. Itu kalo 1 Desa/propinsi. Kalo 10 Desa????..."cuit nya menyikapi pernyataan Sri Mulyani terkait desa-desa siluman itu.

Sri Mulyani pun menyampaikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam persoalan lahirnya desa-desa siluman. "Kami koordinasi dengan Kemendagri untuk identifikasi terkait itu. Bahkan kami akan menelusuri lebih jauh hingga investigasi. Jangan sampai dana desa tersalurkan kepada yang tak berhak," tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Indonesia memiliki jumlah desa sebanyak 74.597  tahun 2019. Bila dari jumlah desa tersebut ternyata benar adanya desa-desa siluman, maka Kementerian Keuangan akan semakin memperketat aturan pencairan DD.

"Kami evaluasi, koordinasi dengan Kemendagri dan investigasi. Selain tentunya akan kami perketat aturan pencairannya," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, saat ini pencairan DD dilakukan tiga termin. Yaitu tahap I sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 40 persen.

Sedangkan untuk syarat pencairan di tahap I, pemerintah daerah diharuskan menyerahkan peraturan desa (perdes) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seluruh pemerintah desa (pemdes) di wilayahnya. Untuk tahap II, pemdes diwajibkan memberikan laporan realisasi dan konsolidasi DD tahun sebelumnya dan pada tahap III memberikan seluruh laporan yang ada di tahap I dan II secara lengkap.

Dengan adanya pernyataan lahirnya desa-desa siluman untuk mengakses DD, persyaratan dasar pencairan itulah yang nantinya akan diperketat lagi. Namun, komponen apa saja nantinya yang akan di perketat untuk proses pencairan DD belum disampaikan oleh Sri Mulyani, selain adanya syarat berupa diwajibkan nya pemdes untuk menyetorkan dokumen konvergensi stunting di wilayahnya masing-masing.

Selain terkait desa-desa siluman, Sri Mulyani dalam rapat pertamanya dengan DPR RI juga menyampaikan terkait progress realisasi DD sejak Januari-September 2019. Total anggaran yang telah dibelanjakan oleh pemdes se-Indonesia mencapai Rp 44 triliun dari total DD tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Artinya, realisasi DD sampai September  sekitar 62,9 persen dan menyisakan 37,1 persen lagi dengan batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2019.